Pelaksanaan Lokakarya Fasilitasi Pengawas Sekolah Penggerak Angkatan I Tahun 2023 dilaksanakan di aula SMKN I Kota Bima, Rabu (23/02). 

Syamsul Mujahiddin, M. Pd. Widyaprada BGP NTB selaku panitia kegiatan loka mengatakan bahwa kegiatan loka ini bertujuan mengupdate kembali kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Program Sekolah Penggerak untuk angkatan I yang telah masuk tahun ke-3. Harapannya sudah ada tindak lanjut dari Dinas untuk mengawal PSP ini. 

PSP ini didasari oleh kerjasama yang dibangun oleh Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah sehingga diharapkan sudah terbangun persepsi yang sama dalam hal Program Sekolah Penggerak. Sehingga pada saatnya PSP ini akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

Kabid Dikdas yang mewakili Kadis Dikpora Kota Bima menyampaikan ada 6 Implementasi dari Kurikulum Merdeka diantaranya :

1. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar yang perlu dipacu.;

2. Kegiatan Webinar yang rutin dilaksanakan oleh sekolah penggerak;

3. Narasumber yang sudah di SK kan oleh Kemendikbudristek;

4. Pemanfaatan Mitra Pendidikan;

5. Feedback Implementasi Kurikulum Merdeka;

6. Kolaborasi Kurikulum Merdeka. 

Kegiatan loka dibuka langsung oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat bapak Dra. Suka, M. Pd. dalam sambutannya beliau menyampaikan harapan bahwa Program Sekolah Penggerak Angkatan I Kota Bima telah melaksanakan  praktek baik salah satunya membuat regulasi sebagai payung hukum untuk mengawali transisi Program Sekolah Penggerak di Kota Bima, ini menidaklanjuti adanya kekhawatiran di tahun politik nanti apakah kesinanbungan Program Sekolah Penggerak ini akan terus berjalan. Kota Bima menunjukkan kolaborasi dengan BGP melalui regulasi ini. 

Harapan dari capaian Program Sekolah Penggerak ini adalah 

1. hasil belajar diusahakan mengalami peningkatan di masing-masing level;

2. Lingkungan belajar dan pembelajaran yang senyaman mungkin:

3. Tidak terjadinya bullying atau perundungan di sekolah. (y)